Home
news
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018


Selasa, 2018-08-21 - 12:02:24 WIB

Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di 7 (tujuh) wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli s/d 07 Agustus 2018 yang bertempat di aula kecamatan sipispis, Dolok Merawan, Bandar Khalifah, Serba Jadi, Pegajahan, Pantai Cermin, dan Tanjung Beringin yang dihadiri oleh para Aparatur Desa sebagai peserta.

Adapun yang menjadi pokok materi dalam kegiatan sosilalisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa; dan

3. Hukum Pertanahan Di Indonesia.

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan para narasumber yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Yayasan Bantuan Hukum Aksa Adil Kabupaten Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai dalam sambutannya yang mana dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Syurian Sahrizal, S.H.) menyampaikan bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu langkah dalam usaha untuk menginformasikan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai agar dapat mengetahui dan memahami akan produk-produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat demi terwujudnya Kesadaran Hukum Aparatur dan Masyarakat serta membantu kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang bersinergis dan terintegrasi dalam rangka menciptakan aparatur dan masyarakat yang taat hukum.

Dengan terealisasinya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kepada seluruh aparatur dan masyarakat agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap praktek-praktek tindakan melawan hukum.


Share Berita


Komentari Berita